Cilacap, Fspkep.id | Pernyataan Unsur Pemerintah dalam Rapat Dewan Pengupahan pada hari Selasa , 27 Mei lalu berbuntut panjang. Selain memicu kemarahan kericuhan didalam Ruang sidang, mulai hari ini sampai 4 hari kedepan Aliansi SP / SB Cilacap akan menggelar aksi demonstrasi dengan membentangkan Spanduk yang berisi Tuntutan tentang UMSK Cilacap serta Protes terhadap pernyataan pemerintah, Senin 2 Juni 2025.
Melalui Koordinator Aksi sekaligus Ketua Aliansi SP/SB Cilacap, Dwiantoro Widagdo menyatakan bahwa ” Aksi selama 4 hari ini kita gelar dari jam 07.00 sampai jam 08.00, sebagai bentuk Protes akan pernyataan Unsur Pemerintah yang menghentikan Pembahasan Rekomendasi UMSK tahun 2025″. Beberapa kali kita menyuarakan UMSK tetap sepertinya mereka tidak mendengarnya, sehingga kami memutuskan untuk terus melakukan Aksi.
“Dalam Berita Acara Rapat pada tanggal 10 Desember 2024, Dewan Pengupahan telah sepakat bahwa Rekomendasi UMSK 2025 akan dibahas ditahun ini. Tetapi secara sepihak, pada hari selasa kemarin pemerintah menyatakan tidak akan ada Rekomendasi, ada apa dengan Pemerintah?,” Tandas Dwiantoro.
Disisi lain Joko waluyo selaku Sekretaris DPC FSP KEP Cilacap menginformasikan bahwa, Aksi ini juga menginginkan Bupati Cilacap Turun Langsung Menangani UMSK tahun 2025 , supaya keadaan segera kondusif.” Dia berasumsi bahwa selain Unsur Pemerintah telah mengingkari Berita Acara Rapat, juga Pemerintah melakukan kesalahan Penafsiran tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk teknis tentang UMSK,. ” Permenaker nomor 16 tahun 2024 adalah Petunjuknya, apa yang pemerintah tunggu?’.
Seperti yang telah kita ketahui bahwa UMSK telah diterapkan di Cilacap pada 2015 dan 2016 ,ini bukan sesuatu yang baru sehingga tinggal menyesuaikan saja pada saat ini, tidak perlu berbelit belit, aturanya sudah ada dan lebih sederhana, tambah Teguh Purwanto salah satu Anggota Dewan Pengupahan Unsur Buruh. Kami akan tetap melakukan aksi lanjutan, bahkan kami sudah tembuskan ke propinsi masalah kegaduhan yang ada di cilacap ini. [ Jkw ]
Leave a Reply