Cilegon, fspkep.id | Situasi kaum buruh di Kota Cilegon kian memprihatinkan. Di tengah gelombang PHK, upah yang tak seberapa, dan hak-hak normatif yang sering diabaikan, muncul kabar miring bahwa sejumlah oknum anggota DPRD Kota Cilegon justru sibuk “membekingi” perusahaan.
Informasi yang dihimpun dari beberapa pengurus serikat pekerja menyebutkan, ada oknum-oknum wakil rakyat yang seharusnya menjadi penyambung aspirasi buruh justru lebih dekat dengan kepentingan perusahaan. Mereka diduga terlibat melindungi kebijakan perusahaan yang berpotensi merugikan pekerja, bahkan turun tangan meredam protes buruh.
“Kalau ada masalah buruh menuntut haknya, tiba-tiba saja muncul anggota dewan yang datang tapi justru membela perusahaan. Mereka bilang demi investasi lah, demi kondusifitas lah, tapi bagaimana dengan nasib buruh yang gajinya sering terlambat atau haknya dipangkas?” ujar salah satu pengurus serikat pekerja tingkat pabrik.
Kasus penabrakan buruh saat aksi
Fenomena ini semakin memicu kemarahan publik setelah muncul kasus Oknum Anggota Dewan DPRD Kota Cilegon yang diduga menabrak buruh saat aksi damai di depan PT Bungasari, Pekan lalu. Insiden itu terjadi ketika para buruh melakukan mogok kerja menuntut perbaikan hak normatif, namun aksi mereka justru dibalas dengan tindakan arogan.
“Belum selesai kami menyuarakan hak kami, malah ada wakil rakyat yang main tabrak. Ini bukti nyata bagaimana keberpihakan sebagian dewan kita,” kata seorang buruh peserta aksi yang menjadi saksi mata.
Beberapa kasus lain yang memperlihatkan lemahnya perlindungan buruh
Selain kasus tersebut, beberapa waktu lalu muncul juga laporan intimidasi terhadap buruh di beberapa perusahaan baja di kawasan Cilegon, termasuk dugaan pemutusan hubungan kerja sepihak dan penghilangan hak pekerja kontrak yang semestinya sudah diangkat tetap. Namun ironisnya, dalam beberapa mediasi, justru muncul tekanan agar serikat pekerja “jangan terlalu ribut”.
Para buruh dan serikat pekerja menduga, ini tak lepas dari adanya oknum-oknum anggota dewan yang lebih sering hadir ke perusahaan untuk melobi pengusaha daripada memperjuangkan nasib pekerja.
Padahal Kota Cilegon dikenal sebagai salah satu kawasan industri strategis di Indonesia. Ironisnya, kesejahteraan pekerja justru tak sebanding dengan keuntungan yang diraih perusahaan-perusahaan besar di kota ini. Dalam beberapa bulan terakhir, berbagai aksi unjuk rasa buruh menuntut pembayaran upah lembur, kepastian status kerja, hingga perlindungan jaminan sosial juga terus terjadi.
Serikat pekerja desak penegakan hukum
Hingga berita ini diturunkan, pihak DPRD Kota Cilegon belum memberikan tanggapan resmi terkait dugaan keterlibatan anggotanya menjadi beking perusahaan, maupun insiden penabrakan buruh oleh oknum dewan.
Serikat pekerja menegaskan akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas, termasuk mendesak aparat penegak hukum untuk memproses sesuai aturan yang berlaku. Mereka juga mengingatkan para wakil rakyat agar kembali ke fungsi utama: mengawal kepentingan rakyat pekerja, bukan menjadi tameng perusahaan.
Leave a Reply