 |
| Aksi Pengawalan kepada Dewan Pengupahan unsur Serikat Pekerja di Kantor Sekretaris Daerah Provinsi Banten |
Banten | Media Fspkep. Buruh-buruh Se-wilayah Propinsi Banten melaksanakan Aksi Pengawalan kepada Dewan Pengupahan unsur Serikat Pekerja di Kantor Sekretaris Daerah Provinsi Banten bersama dengan Dewan Pengupahan unsur Apindo dan Pemerintah pada tanggal 6 Desember 2022.
Aksi tersebut diikuti oleh Seluruh komponen Serikat Pekerja baik dari FSP KEP KSPI, SPN, FSPMI dan unsur Serikat pekerja lainnya dengan Agenda tuntutan Aksi meminta Kenaikan upah minimum Kabupaten/ Kota Tahun 2023 di Provinsi Banten tidak menggunakan PP 36 tahun 2021.
Masa aksi pada jam yang ditentukan bersama-sama bergerak dan konvoi dengan pengawalan ketat aparat kepolisian menuju Kantor Sekretaris Daerah Provinsi Banten untuk mengawal Dewan Pengupahan Kabupaten/ Kota dalam Rapat Pleno tentang Kenaikan upah minimum.
 |
| Aksi Pengawalan Dewan Pengupahan Kabupaten/ Kota dalam Rapat Pleno Menjelang Tengah Malam |
 |
| Semangat Pantang Menyerah Para Buruh |
Sampai menjelang tengah malam, buruh masih setia menanti hasil dari Rapat Pleno tersebut karena ini sangat penting bagi kesejahteraan buruh dari efek dampak kenaikan BBM salah satunya beratnya beban kehidupan, harga-harga sembako yang naik dan lain-lain.
Dalam hal ini sangat penting diketok palunya Kepastian Kenaikan upah minimum Kabupaten/Kota Tahun 2023 di Provinsi Banten Kenaikan yang diminta antara 10 - 13 % oleh Kepala Daerah yaitu Pejabat Gubernur Provinsi Banten bapak Al Muktabar.
Berikut Besaran Kenaikan Upah Minimum Kabupaten/ Kota di Provinsi Banten Tahun 2023 yaitu :
1. Kabupaten Pandeglang 6,43%
2. Kabupaten Lebak 6,17%
3.Kabupaten Serang 6,59%
4. Kabupaten Tangerang 7,02%
5. Kota Tangerang 6,97%
6. Kota Tangerang Selatan 6,34%
7. Kota Cilegon 7,30%
8. Kota Serang 6,24%
Setelah keputusan Kenaikan upah tersebut maksa aksi membubarkan diri dari kegiatan tersebut dengan tertib.(Rid1)
