 |
| PUK SP KEP) PT. Aspex Kumbong |
Bogor | Media Fspkep. Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Kimia Energi Pertambangan Minyak Gas Bumi dan Umum (PUK SP KEP) PT. Aspex Kumbong
yang Sekretariatnya beralamat di Jalan Narogong Km. 26 Desa Dayeuh Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor telah selesai dan sepakat melaksanakan runding upah karyawan PT. Aspex Kumbong tahun 2023 pada hari Rabu (15/02/2023).
Proses perundingan kenaikan upah tersebut lumayan panjang, sejak terhitung dari surat resmi minta berunding kepada manajemen ditanggal 23 Desember 2023, pertukaran draft kedua belah pihak sampai dengan kesepakatan kedua belah pihak dalam perundingan kenaikan upah tersebut dengan pertemuan resmi dan lobi.
Sesuai PKB XII PT. Aspex Kumbong Di pasal Pengupahan bahwa kenaikan upah di PT. Aspex Kumbong adalah sejak tanggal 21 Desember, setelah sepakat maka hal ini dipastikan perolehan upah baru tahun 2023 karyawan PT. Aspex Kumbong diterima dengan rapel pada penggajian tanggal 28 Februari 2023.
Perundingan tersebut bagi Serikat Pekerja di PT. Aspex Kumbong sangat sulit, sebab sejak terbitnya KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR: 561/Kep.882-Kesra/2022 tentang PENYESUAIAN UPAH BAGI PEKERJA/BURUH DENGAN MASA KERJA 1 (SATU) TAHUN ATAU LEBIH PADA PERUSAHAAN DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT tertanggal 28 Desember 2022 yang lalu berdampak fatal dan merugikan Serikat Pekerja pada proses perundingan upah di internal PT. Aspex Kumbong tahun 2023.
Menurut ketua PUK SP KEP PT. Aspex Kumbong Bung Dede Suhardi yang sebagai Ketua tim perundingan kenaikan upah PUK SP KEP PT. Aspex menyayangkan isi dari SK tersebut, beberapa isi SK Gubernur jawa barat yang sangat merugikan kami adalah isi diktum kelima, keenam dan ketujuh.
Isi diktum SK Gubernur tersebut adalah sebagai berikut :
1. KELIMA yang berbunyi : " Kesepakatan upah secara bipartit bagi pekerja/buruh dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih pada perusahaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, ditetapkan berdasarkan produktivitas, kemampuan perusahaan, dan kesepakatan pengusaha dengan pekerja/buruh yang bersangkutan dan/atau serikat pekerja/serikat buruh di tingkat perusahaan.
2. KEENAM : Pengusaha dan pekerja/buruh di perusahaan dan/atau serikat pekerja/serikat buruh di tingkat perusahaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA dapat menyepakati besaran penyesuaian upah bagi pekerja/buruh dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih, diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU.
3. KETUJUH : Tidak tercapainya kesepakatan upah sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA, diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
"Efek dampak atas keputusan Gubernur untuk penyesuaian upah karyawan diatas 1 (satu) tahun di wilayah Provinsi Jawa Barat itu sangat merugikan tim perundingan kenaikan upah di internal perusahaan kami bekerja, ini sangatlah penuh dengan perjuangan" Tutur Dede Suhardi.
Selain kenaikan upah, kesejahteraan yang diperoleh dengan naiknya tunjangan transportasi sebagai tambahan kesejahteraan.
Semoga Serikat Pekerja yang masih dalam proses runding dilancarkan dan digunakan, dan pihak manajemen di masing-masing perusahaan itu dibukakan pintu hatinya demi kesejahteraan karyawannya. (RID1)
