 |
| Masa aksi unjuk rasa dari KSPI Jawa Timur di Gedung GrahadI Surabaya 27/10/2023 |
Aksi Buruh Jawa Timur ini digelar untuk meminta kepada Gubenur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa agar mendukung beberapa Issue dan Aspirasi.
Buruh menuntut agar UMK di Jawa Timur untuk tahun 2024 dinaikan sebesar 15 % untuk Kabupaten/Kota yang berada di Ring satu Jawa Timur, dan untuk Kabupaten/Kota yang berada diluar ring satu agar dinaikkan sebesar 40% dari UMK tahun 2023 hal ini untuk mengurangi Disparitas dan Ketimpangan sosial para Buruh yg ada di Jawa Timur khususnya antara Buruh yang berada di Ring satu dengan yang berada diluar Ring satu dimana saat ini UMK di Kabupaten/Kota yang berada di Ring 1 mencapai RP 4.5 JT lebih akan tetapi UMK Buruh yang berada di Kabupaten/Kota diluar Ring satu masih dikisaran 2 juta.
Adapun alasan yang mendasar kenapa PERDA KSPI menuntut pemerintah menaikkan UMK 2024 sebesar 15% adalah karena KSPI telah melakukan survei pasar sesuai KHL dan telah ditemukan semua komoditas Kebutuhan Pokok telah naik sebesar 12 % ditambah pertumbuhan ekonomi nasional rata rata naik hingga diatas 5,17% pada Quartal ketiga maka sudah sangat wajar dan suatu keharusan bahwa UMK harus dinaikkan sebesar 15 % .
Dani Hertanto menyampaikan di dalam Orasinya bahwa PERDA KSPI juga telah menemukan fakta real di lapangan saat ini daya beli masyarakat terhadap produk-produk dalam Negeri sangat menurun drastis dikarenakan kemampuan daya beli masyarakat yang rendah akibat dari Upah Buruh di Jawa Timur yang rendah sehingga hasil produksi dalam Negeri tidak terserap /tidak terbeli oleh masyarakat itu sendiri.
Maka dari itu untuk meningkatkan taraf hidup Pekerja dan masyarakat Jawa timur sudah sewajar nya UMK 2024 naik sebesar 15 % dan dengan begitu secara otomatis lapangan kerja bisa bertambah diatas 15% , Selain itu Upah Buruh Indonesia termasuk kelompok upah yang masih rendah di Negara-Negara kawasan ASEAN .
Upah murah ini tercipta tentunya tidak terlepas dari kebijakan kebijakan yg salah dari pemerintah Pusat diantaranya kebijakan UU No 06 Tahun 2023 tentang Cipta kerja beserta Peraturan Pemerintah No 35 yang telah diterbitkan sebagai aturan pelaksanaannya yang sangat membatasi kenaikan Upah Buruh di Tiga Tahun terakhir. Maka dari itu secara Nasional KSPI Se-Indonesia juga menuntut juga agar UU No 06 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja agar segera di CABUT" tandas Dani Hertanto.
Selain dari Issue Krusial tersebut PERDA KSPI juga membawa issue tentang diterbitkannya Undang-undang Kesehatan dan juga Issue tentang dukungan moral terhadap Warga Palestina yang digempur habis-habisan oleh Zionis Israel dengan membabi-buta sehingga menyebabkan masyarakat Sipil Palestina menjadi Korban kejahatan perang yang dilakukan Israel.
Setelah beberapa saat melakukan aksi dan menyampaikan Orasinya politik nya,Para Pimpinan perwakilan Buruh ditemui perwakilan Pemerintah Jawa Timur untuk melakukan Audiensi terkait beberapa Issue dan Aspirasi yang disuarakan Buruh dalam Aksinya .
Buruh berharap ada kebijakan pemerintah yang memiliki keberpihakan terhadap nasib buruh, apabila tidak buruh akan melakukan Aksi Unjuk Rasa yang lebih besar dan dilakukan secara bergelombang . [Wit Sda ]
