‎May Day 2025: Ribuan Buruh Cilegon Kepung Kantor Wali Kota, Tuntut Hapus Union Busting‎‎

‎‎‎Cilegon, 3 Mei 2025 fspkep.id -Ribuan buruh dari berbagai sektor industri di Kota Cilegon turun ke jalan dalam aksi besar-besaran memperingati Hari Buruh Internasional (May Day), Sabtu (3/5). Aksi difokuskan di depan Kantor Wali Kota Cilegon dengan tuntutan utama: hentikan praktik Union Busting yang kian marak di kawasan industri strategis ini.‎‎Dalam orasinya, Ketua DPC SP KEP Kota Cilegon, Rudi Syahrudin, menyoroti lemahnya perlindungan pemerintah terhadap kebebasan berserikat buruh.‎‎

“Cilegon ini kota industri, tapi buruhnya diperlakukan seperti budak. Union Busting terjadi terang-terangan, serikat dibungkam, aktivis diintimidasi. Mana peran negara? Mana keberpihakan pemerintah daerah?” tegas Rudi.

‎‎Menurut data yang dihimpun oleh Serikat Pekerja, setidaknya terdapat 7 kasus pemberangusan serikat di Kota Cilegon selama dua tahun terakhir. Bentuknya beragam: mulai dari pemecatan pengurus, pembentukan serikat tandingan oleh manajemen, hingga tekanan psikologis dan mutasi semena-mena terhadap anggota serikat.‎‎

Koordinator aksi, Lalan Jaelani, menyebut bahwa aksi ini bukan hanya simbolik, melainkan bentuk perlawanan kolektif terhadap ketidakadilan yang dibiarkan terus berlangsung.‎‎

“Kami tidak akan berhenti sampai pemerintah daerah bertindak nyata. Union Busting adalah kejahatan terhadap demokrasi industri. Jika dibiarkan, ini akan jadi preseden buruk bagi masa depan buruh,” ujar Lalan.

‎‎Lalan juga mengkritik Wali Kota Cilegon yang dinilai terlalu ramah terhadap investasi, namun abai terhadap nasib para pekerja lokal.‎‎Menanggapi aksi tersebut, Wali Kota Cilegon, melalui pernyataan pers singkat, mengaku memahami aspirasi buruh dan berjanji akan menindaklanjuti laporan terkait pelanggaran kebebasan berserikat.

‎‎“Kami akan memanggil perusahaan-perusahaan yang dilaporkan melakukan pelanggaran. Pemerintah Kota Cilegon tidak mentoleransi praktik Union Busting. Kami juga akan berkoordinasi dengan Disnaker dan aparat penegak hukum,” ujar Wali Kota.‎‎

Meski demikian, para buruh menganggap pernyataan tersebut belum cukup konkret. Mereka mendesak pembentukan tim investigasi independen dan perlindungan hukum terhadap aktivis buruh yang menjadi korban intimidasi.‎‎Aksi berlangsung damai dan tertib dengan pengamanan dari aparat kepolisian. Para buruh menyampaikan bahwa perjuangan mereka akan terus berlanjut hingga hak-hak mereka benar-benar dipulihkan.‎(epi)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *