Audiensi dengan Disnaker Kota Semarang, ABJaT Dorong Regulasi Perwal UMSK

Kota Semarang, Fspkep.id | Perwakilan buruh Kota Semarang yang tergabung dalam Aliansi Buruh Jawa Tengah ABJaT Presidium Kota Semarang melakukan audiensi dengan Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang pada Selasa 2/2/2025.

Diterima oleh Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Setyo Budi Utomo dan Ketua Bidang Hubungan Industrial Ernie Aliansi ABJaT mempertanyakan progres Perwal untuk UMSK Kota Semarang.

“Kami menyampaikan terima kasih diterima audiensi ini, dan kami mempertanyakan progres yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang, karena Wali Kota yang terdahulu kami telah terjadi kesepahaman untuk Perwal UMSK. Harapan kami kesepahaman itu tidak luntur karena pergantian Wali Kota,” demikian disampaikan oleh Sumartono perwakilan ABJaT dari FSPMI.

Aliansi Buruh Jawa Tengah ABJaT Presidium Kota Semarang melakukan audiensi dengan Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang

Senada juga disampaikan oleh Ahmad Zainuddin ketua DPD FSP KEP Jawa Tengah, bahwa pada saat audiensi dengan Gubernur Jawa Tengah pada May Day, Gubernur juga menyepakati untuk daerah-daerah bisa segera membuat formula untuk pelaksanaan UMSK, artinya gubernur sepakat dengan adanya UMSK sesuai dengan regulasi dan klasifikasinya. Perwal ini diharapkan untuk bisa menjadi regulasi di Kota Semarang dalam rangka perwujudan kesejahteraan rakyat.

Karmanto Ketua Umum FSPIP menambahkan, “kami menyadari bahwa UMSK mendapatkan banyak perlawanan dan tekanan dari banyak pihak. Terapi kami mengharapkan Perwal menjadi salah satu jalan untuk upah layak yang berkeadilan”.

“Intinya begini Pak, kami mempertanyakan sejauh mana progresnya tentang Perwal, sampai ditahap mana, kalau pun sudah ada draft nanti coba disandingkan dengan draf dari kami, toh UMSK sendiri juga amanat dari undang – undang, putusan MK juga” demikian ditandaskan oleh Prabowo, dari Jaringan Kerja Buruh.Menanggapi hal tersebut, sekretaris Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Setyo Budi Utomo menyatakan bahwa kami sudah berproses.

Kami sudah berkoordinasi dengan lembaga terkait lainnya, seperti Bapeda, Brida, HIPMI, Apindo dan lembaga terkait lainnya. Karena semua tentu diperlukan kesepahaman. Kedepan nanti akan digelar FGD (Focus Discussion Group) untuk membahas hal tersebut. Kami menyambut baik semua usulan ini, nanti kita olah bersama. Aliansi ABJaT sepakat dan siap untuk menjalankan tahapan selanjutnya untuk hasil yang berkeadilan. [Win]

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *