Jakarta, Fspkep.id IDi tengah eskalasi konflik global yang melibatkan kekuatan besar di Timur Tengah, ambisi Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk memacu Pertumbuhan Ekonomi (PE) hingga 8 persen menuai sorotan kritis. Strategi yang mengandalkan program padat karya melalui Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembangunan satu juta rumah dinilai belum mampu menjadi mesin utama penggerak ekonomi formal yang kokoh.
Berdasarkan data awal 2026, target PE 2025 sebesar 5,2 persen gagal tercapai dan hanya terealisasi sebesar 5,11 persen. Padahal, pemerintah telah menggelontorkan anggaran MBG sebesar Rp51,5 triliun. Di sektor perumahan, realisasi skema FLPP hanya mencapai 278.868 unit, jauh di bawah target 350 ribu unit dengan serapan subsidi Rp34,64 triliun.
Pemerhati ketenagakerjaan, Timboel Siregar, dalam catatannya menyebutkan bahwa ketergantungan pada MBG dan program perumahan sebagai motor pertumbuhan 8 persen sangat meragukan.
Belajar dari sejarah Indonesia yang pernah mencapai PE di atas 8 persen (1968, 1973, 1977, 1980, dan 1995), motor penggeraknya adalah investasi asing, booming komoditas, dan kebangkitan industri manufaktur—bukan sekadar program bantuan sosial atau proyek fisik berskala informal,” ujar Timboel.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) periode Agustus 2024 hingga Agustus 2025 menunjukkan tren yang mengkhawatirkan:
Dari 1,99 juta lapangan kerja baru, hanya 200 ribu yang merupakan sektor formal, sementara 1,6 juta lainnya adalah sektor informal.
Program MBG saat ini melibatkan lebih dari 825 ribu relawan yang bekerja di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), namun status mereka sebagai pekerja informal tidak memberikan kepastian upah, perlindungan jaminan sosial, maupun K3.
Penurunan kinerja industri manufaktur padat karya memicu gelombang PHK yang terus berlanjut.
Berbeda dengan Vietnam yang mencatatkan PE 8,02 persen pada 2025 berkat aliran Foreign Direct Investment (FDI) yang deras, iklim investasi di Indonesia justru terganjal masalah korupsi, biaya tinggi, dan gangguan suplai energi akibat tensi geopolitik di Selat Hormuz.
Timboel Siregar menekankan beberapa langkah strategis yang harus diambil Pemerintah:
- Perbaikan Iklim Investasi: Penguatan regulasi dan kepastian hukum untuk menarik modal asing di sektor formal.
- Dukungan Industri Dalam Negeri: Memfasilitasi industri agar mampu menahan laju PHK dan meningkatkan daya saing ekspor.
- Ketahanan Energi: Memastikan suplai energi untuk industri tetap terjaga di tengah krisis global agar produksi tetap berjalan.
”Mengejar angka 6 persen saja sudah merupakan capaian baik dalam kondisi saat ini. Tanpa fokus pada pembukaan lapangan kerja formal yang masif dan indikator penggerak yang jelas, target 8 persen sulit untuk menjadi kenyataan,” pungkasnya.
Leave a Reply