Cilacap – Fspkep.id | Sidang yang berlangsung dengan Pengawalan dari para buruh dang Anggota Kopaskep berlangsung dengan tertib meskipun hasil sidang hari belum ada titik terang tentang UMSK. Ari Purwanto selaku Pangkorcab Kopaskep Cilacap ikut hadir dalam pengawalan tersebut. Dia menyayangkan pada sidang kali ini para Pengusaha diundang masuk ke ruang Pleno sedangkan para Serikat Pekerja tidak di ijinkan masuk. Seperti yang kita ketahui bahwa sidang ini bersifat tertutup dan mereka sudah diwakili oleh masing masing unsur. Seharusnya para pengusaha menyerahkan masalah ini melalui wakil mereka di Apindo,.Tegas Ari.
Bertempat di Aula Disnakerind Cilacap, Dewan Pengupahan Kabupaten kembali melakukan sidang Pleno Rekomendasi Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK ). dalam sidang yang agendanya membahas tentang analisa sektor sektor Industri di cilacap ini selain dihadiri oleh unsur unsur Dewan Pengupahan juga hadir beberapa wakil manajemen dari sektor Industri Semen dan Rumah Sakit swasta.
Pemerintah dalam kesempatan ini memaparkan secara umum beberapa sektor Industri unggulan di cilacap berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ( KBLI ) yang berbasis Resiko kerja. Tetapi belum mengerucut kearah angka usulan terhadap UMSK.
Teguh Purwanto selaku wakil Dewan Pengupahan Unsur Buruh menjelaskan bahwa Cilacap mempunyai banyak sektor unggulan Industri Skala Besar yang didukung oleh Infrastruktur serta Letak Geografis yang sangat baik. Sektor sektor tersebut mempunyai Aset dan Omset yang sangat besar yang seharusnya mampu membayar UMSK sehingga bisa sedikit mengangkat Upah dan mengurangi Kemiskinan.
Pembahasan Sidang yang terkesan berlarut larut dan seperti dugaan para buruh bahwa Industri besar di cilacap akan mengkerdilkan diri ternyata benar, ungkap Dwiantoro widagdo selaku ketua DPC FSP KEP. lebih lanjut dia meminta Dewan Pengupahan melakukan Sidang Pleno secara marathon guna segera menyelesaikan permasalahan UMSK di cilacap. [ JKw ]
Leave a Reply