Semarang, Fspkep.id I Sejak kemarin hingga Jumat (7/11/2025), buruh Kota Semarang yang tergabung dalam Aliansi ABJaT dan KSPI menggelar Aksi Topo Pepe di depan Kantor Balai Kota Semarang. Aksi damai tersebut menuntut agar Wali Kota Semarang segera menetapkan Upah Minimum Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kota (UMSK) Tahun 2026.
Aksi yang dipimpin oleh Zainudin, salah satu pegiat buruh Kota Semarang, menarik perhatian publik termasuk Ketua DPRD Kota Semarang, Kadar Lusman (Pilus). Secara tidak sengaja, Ketua DPRD yang tengah dalam perjalanan tugas melewati lokasi aksi, berhenti dan turun langsung menemui para buruh.
“Saudara-saudaraku, ini ada apa kok pada ngumpul di sini. Ada masalah apa? Yuk kita ke ruangan saya, kita diskusikan siapa tahu ketemu solusinya,” sapa Kadar Lusman kepada peserta aksi.
Selanjutnya, Ketua DPRD bersama perwakilan buruh menuju ruang rapat DPRD. Dalam pertemuan tersebut, hadir pula Wakil Ketua DPRD Liluk, Kasatpol PP Kota Semarang, serta Kapolsek Semarang Tengah.
Dalam diskusi, Kadar Lusman membuka pembicaraan dengan menanyakan langsung persoalan yang dihadapi para buruh.
“Saudaraku, meskipun panjenengan aksinya bukan di tempat saya (DPRD), tetapi tadi saya lewat kok pada panas-panasan di depan kantor Wali Kota. Ada persoalan apa?” ujarnya.
Menanggapi pertanyaan tersebut, Zainudin menjelaskan bahwa aksi dilakukan karena Wali Kota dinilai belum menunjukkan itikad baik untuk menindaklanjuti usulan penetapan UMK dan UMSK Tahun 2026.
“Kami prihatin Pak, kok sampai saat ini Ibu Wali Kota seolah abai terhadap kaum buruh di Kota Semarang. Padahal kami ini juga rakyat kota ini. Kami hanya ingin beliau segera mengusulkan dan menetapkan UMK dan UMSK Tahun 2026, namun sampai sekarang sulit sekali menemui beliau,” ungkap Zainudin.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Ketua DPRD atas perhatian dan tindak lanjut terhadap aspirasi buruh.
“Kami berterima kasih kepada Bapak selaku wakil rakyat yang benar-benar mewakili kami. Rapat Dengar Pendapat beberapa waktu lalu juga langsung ditindaklanjuti dengan surat resmi dan konsep pengupahan dari kami. Namun sayangnya, Wali Kota belum merespons dan terkesan menutup diri,” tambahnya.
Menutup pertemuan, Ketua DPRD Kadar Lusman menyampaikan bahwa pihaknya memahami persoalan buruh dan berkomitmen untuk berkoordinasi lebih intens dengan Wali Kota Semarang guna mencari solusi terbaik.
“Saya memahami apa yang panjenengan rasakan. Saya akan berkoordinasi langsung dengan Ibu Wali Kota agar persoalan ini bisa segera dibicarakan dan ditemukan jalan keluarnya,” tegasnya.
Aksi Topo Pepe buruh Kota Semarang masih akan terus berlangsung hingga tuntutan mereka mendapatkan respons resmi dari Pemerintah Kota Semarang.[Red]
Leave a Reply