Bogor, Fspkep.id | Serikat pekerja yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Cabang (DPC) FSP KEP–KSPI Kabupaten Bogor melakukan konsultasi resmi dengan Ketua DPRD Kabupaten Bogor di Kantor DPRD Kabupaten Bogor, Selasa (24/2/2026). Pertemuan tersebut membahas persoalan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terjadi di PT Argha Karya Prima Industry Tbk.
Dalam pertemuan tersebut hadir tiga orang perwakilan DPC FSP KEP–KSPI Kabupaten Bogor, satu orang Ketua PUK SP KEP PT Argha Karya Prima Industry Tbk, serta tiga orang pekerja yang terdampak PHK dan secara tegas menyatakan penolakan terhadap keputusan tersebut. Ketua DPRD Kabupaten Bogor menerima langsung audiensi konsultatif tersebut.
Permohonan Fasilitasi Audiensi
Serikat pekerja menyampaikan maksud dan tujuan kedatangannya, yakni memohon fasilitasi DPRD Kabupaten Bogor untuk dapat dilakukan audiensi bersama Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor yang membidangi ketenagakerjaan.
Dalam penyampaiannya, para pekerja menilai proses PHK yang dilakukan tidak memenuhi prinsip keadilan serta prosedur ketenagakerjaan sebagaimana mestinya. Mereka berharap adanya dukungan kelembagaan agar persoalan ini dapat diselesaikan secara dialogis dan berkeadilan.
Serikat pekerja juga mendorong agar para pekerja yang terdampak dapat dipekerjakan kembali (reinstatement), serta meminta DPRD memfasilitasi dialog terbuka antara pekerja/serikat pekerja dengan jajaran direksi perusahaan.
Tekankan Fungsi Pengawasan DPRD
Dalam pokok pembahasan, perwakilan serikat pekerja memaparkan kronologi terjadinya PHK dan menyampaikan keberatan atas kebijakan tersebut. Mereka menekankan pentingnya penyelesaian melalui mekanisme dialog serta meminta DPRD menjalankan fungsi pengawasan terhadap persoalan ketenagakerjaan di wilayah Kabupaten Bogor.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Bogor menyampaikan akan mempelajari dan mengomunikasikan persoalan ini dengan pihak manajemen perusahaan. Ia meminta waktu satu minggu untuk melakukan koordinasi dan membuka ruang komunikasi dengan manajemen PT Argha Karya Prima Industry Tbk.
Komitmen Upaya Pertemuan Para Pihak
Sebagai kesimpulan pertemuan, Ketua DPRD Kabupaten Bogor menyatakan akan mengupayakan terselenggaranya pertemuan atau audiensi antara para pihak guna mencari solusi atas permasalahan PHK tersebut.
Serikat pekerja berharap langkah fasilitasi dari DPRD Kabupaten Bogor dapat menjadi jalan penyelesaian yang adil, bermartabat, serta mengedepankan prinsip dialog sosial dalam hubungan industrial di Kabupaten Bogor.
[ Teguh Prassetyo ]
Leave a Reply