Semarang, Fspkep.id – Dalam rangkaian perjuangan kaum buruh, salah satu pegiat buruh Kota Semarang menggelar Aksi Topo Pepe di depan Kantor Balai Kota Semarang. Aksi tersebut mendapat dukungan dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) serta Aliansi Buruh Jawa Tengah (ABJaT).
Aksi yang dimulai sejak Kamis, 6 November 2025 itu membawa tuntutan utama kepada Wali Kota Semarang, yaitu agar menetapkan Upah Minimum Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kota (UMSK) yang benar-benar mencerminkan kebutuhan hidup layak (KHL) bagi para pekerja dan keluarganya.
Gerakan ini mendapat perhatian luas hingga ke tingkat nasional. Informasi mengenai aksi tersebut sampai ke telinga pengurus pusat KSPI di Jakarta. Menanggapi hal itu, Ketua Majelis Nasional KSPI, Sunandar, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum FSP KEP, memutuskan untuk turun langsung ke Semarang pada Jumat, 7 November 2025, guna memberikan dukungan moral dan advokasi kepada peserta aksi.
Dalam kunjungannya, Sunandar berdialog langsung dengan para buruh yang melakukan aksi Topo Pepe untuk mendengarkan aspirasi serta mendiskusikan langkah-langkah strategis dalam memperjuangkan hak-hak pekerja.
“Perjuangan ini bukan hanya tentang angka upah, tetapi tentang martabat dan keberlangsungan hidup pekerja serta keluarganya. Pemerintah daerah harus mendengarkan suara buruh dan memastikan kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan rakyat pekerja,” ujar Sunandar di lokasi aksi.
Aksi ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk memperkuat solidaritas antarserikat pekerja di Jawa Tengah, sekaligus mendorong pemerintah daerah agar lebih responsif terhadap kebutuhan riil buruh di lapangan.[Red]
Leave a Reply