Jakarta, Fspkep.id | Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Rakyat (MKE), Public Services International (PSI), dan Transnational Institute (TNI) menggelar diskusi Temu Buruh bertajuk “Transisi Energi Berkeadilan dalam Perdagangan Global dari Perspektif Ketenagakerjaan” pada Selasa, 18 November 2025 di Hotel Horison Ultima, Menteng, Jakarta Pusat.
Isu just energy transition atau transisi energi berkeadilan terus menguat seiring percepatan ekonomi hijau di tingkat global. Dalam konteks tersebut, pekerja dan serikat pekerja menekankan pentingnya memastikan proses menuju energi bersih tidak menyingkirkan kepentingan buruh.
Pada kesempatan ini, Bung Kahar sebagai narasumber dari KSPI menyampaikan bahwa negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, saat ini menghadapi tekanan besar untuk mengikuti standar produksi dan rantai pasok rendah karbon yang ditetapkan pasar global. Ia mencontohkan kebijakan Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) Uni Eropa yang berpotensi memberi dampak langsung terhadap sektor industri domestik maupun jutaan pekerjanya.
Lebih lanjut, Bung Kahar menjelaskan bahwa sejumlah konfederasi serikat pekerja menilai transisi energi tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan perlindungan ketenagakerjaan.
“Tidak boleh ada PHK massal dengan dalih efisiensi energi. Jika dunia mendorong industri hijau, maka pekerja harus dilibatkan dan dipastikan mendapatkan keahlian baru,” tegasnya.
Ia juga menyoroti perubahan besar yang terjadi di sektor manufaktur dan industri ekstraktif yang merupakan bagian dari rantai pasok internasional. Tuntutan untuk melakukan dekarbonisasi berpotensi mengurangi sejumlah jenis pekerjaan lama, namun sekaligus membuka peluang baru yang membutuhkan keterampilan di bidang teknologi energi terbarukan, manajemen karbon, hingga digitalisasi industri.
Karena itu, Bung Kahar menegaskan bahwa pemerintah harus menempatkan pekerja sebagai subjek utama dalam proses transisi energi. Program reskilling dan upskilling harus diperkuat untuk menjaga daya saing tenaga kerja Indonesia di tengah perubahan lanskap perdagangan global. Ia juga menekankan pentingnya dialog sosial antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja agar seluruh kebijakan energi dan perdagangan mempertimbangkan dampak sosial-ekonomi secara menyeluruh.
Kahar menambahkan bahwa negara yang mampu mengintegrasikan prinsip keadilan sosial dalam kebijakan transisi energi akan memiliki posisi tawar lebih kuat dalam persaingan global.
“Stabilitas tenaga kerja dan kepastian perlindungan sosial adalah bagian dari daya saing. Dunia tidak hanya menilai efisiensi produksi, tetapi juga standar sosialnya,” ujarnya.
Ke depan, tantangan terbesar adalah memastikan bahwa investasi hijau yang masuk ke Indonesia tidak hanya meningkatkan performa industri, tetapi juga menciptakan pekerjaan yang layak, aman, dan berkelanjutan. Transisi energi berkeadilan dalam perdagangan global bukan sekadar isu lingkungan, tetapi merupakan agenda strategis yang menentukan masa depan jutaan pekerja Indonesia. [ Uje – Fspkep.id ]
Leave a Reply