Transformasi Kepemimpinan Sunandar: Dari Basis Lokal ke Gerakan Buruh Nasional di Indonesia

Jakarta, Fspkep.id | Sunandar merupakan salah satu tokoh buruh nasional Indonesia yang perjalanan kepemimpinannya mencerminkan transformasi dari pemimpin masyarakat lokal ke pemimpin organisasi buruh dan politik kelas pekerja di tingkat nasional. Karier kepemimpinan Sunandar diawali di lingkungan masyarakat desanya, di mana ia dipercaya sebagai Ketua RW 4 Desa Wonoplintahan dan kemudian sebagai Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Dalam kapasitas ini, ia mengembangkan kemampuan koordinasi, musyawarah kolektif, dan tata kelola sosial yang menjadi fondasi penting bagi kepemimpinan organisasionalnya di masa mendatang.

Selain itu, Sunandar aktif dalam pemberdayaan ekonomi lokal melalui peran sebagai Direktur BUMDes Desa Wonoplintahan, yang mengelola usaha desa secara profesional dan transparan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di bidang sosial, ia juga menjabat Ketua Santunan Yatim Piatu, memfasilitasi program kesejahteraan bagi anak-anak kurang mampu, menandai komitmennya terhadap tanggung jawab sosial dan solidaritas komunitas.

Transisi Sunandar dari kepemimpinan lokal ke gerakan buruh dimulai ketika ia menjadi Pengurus Unit Kerja (PUK) SPKEP dan kemudian Ketua PUK SPKEP di perusahaannya. Kepemimpinannya di tingkat perusahaan menekankan advokasi hak pekerja, kesadaran hukum ketenagakerjaan, dan penguatan solidaritas buruh. Langkah ini kemudian berlanjut ke level kabupaten, di mana ia menjabat Ketua DPC FSP-KEP Kabupaten Gresik, mengkonsolidasikan struktur organisasi, meningkatkan kapasitas kader, serta memperluas basis advokasi buruh.

Pada tingkat provinsi, Sunandar dipercaya sebagai Ketua Perda KSPI Jawa Timur, posisi strategis dalam mengkoordinasikan federasi-federasi buruh di salah satu provinsi dengan konsentrasi pekerja industri terbesar di Indonesia. Di tingkat nasional, Sunandar menjabat sebagai Ketua Umum FSP-KEP KSPI dan Ketua Majelis Nasional KSPI, di mana ia memimpin advokasi hak pekerja secara struktural, menginisiasi pembentukan Lembaga Bantuan Hukum (LBH), serta memperkuat organisasi buruh melalui konsolidasi dan pendidikan anggota.

Sunandar juga memiliki pengalaman internasional sebagai Ketua Delegasi Indonesia di International Labour Conference (ILC) 111 di Swiss, yang memberikan kontribusi dalam dialog global terkait hak pekerja, kebijakan ketenagakerjaan, dan standar perlindungan sosial internasional. Dalam ranah politik domestik, Sunandar menjabat sebagai Wakil Presiden Partai Buruh, memanfaatkan jalur politik formal untuk memperjuangkan kebijakan pro-buruh, jaminan sosial, dan regulasi ketenagakerjaan yang berpihak pada kelas pekerja.

Langkah nyata perjuangan Sunandar:

Pemberdayaan masyarakat lokal: melalui kepemimpinan RW, BPD, pengelolaan BUMDes, dan program santunan yatim piatu.

Advokasi hak buruh: memimpin PUK, DPC, FSP-KEP KSPI; memperjuangkan upah layak, perlindungan sosial, dan hak normatif pekerja.

Penguatan organisasi buruh: membangun solidaritas anggota, kemandirian organisasi, dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) untuk perlindungan buruh.

Perjuangan politik: melalui peran Wakil Presiden Partai Buruh untuk mempengaruhi kebijakan publik dan legislatif pro-buruh.

Representasi internasional: memimpin delegasi Indonesia di ILC 111 Swiss, menyuarakan isu buruh dalam forum global.

Secara keseluruhan, Sunandar merepresentasikan pemimpin yang lahir dari basis masyarakat dan buruh, berproses melalui struktur organisasi lokal hingga nasional, serta memadukan advokasi sosial, industrial, dan politik. Jejak kepemimpinannya menunjukkan integrasi antara praktik organisasi, strategi politik, dan komitmen pada keadilan sosial serta kesejahteraan pekerja di Indonesia.

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *