Jakarta, Fspkep.id I Pengamat ketenagakerjaan Timboel Siregar menilai kondisi kelas menengah di Indonesia terus mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Ia menyebut keterbatasan lapangan kerja, khususnya di sektor formal, sebagai salah satu penyebab utama.
“Faktanya kelas menengah kita turun terus setiap tahun. Pembukaan lapangan kerja sangat terbatas, dan yang tersedia justru didominasi sektor informal,” ujar Timboel.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pekerja tercatat berkurang sekitar 1,1 juta orang dalam periode Agustus 2024 hingga Agustus 2025. Di sisi lain, gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) disebut masih terjadi sepanjang tahun.
Timboel juga menyinggung janji pemerintah terkait penciptaan lapangan kerja yang dinilai belum terealisasi. Ia mempertanyakan langkah konkret yang dapat diambil untuk mencegah PHK, termasuk melalui kebijakan fiskal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Perlu ada intervensi untuk menjaga perusahaan tetap beroperasi, baik melalui dukungan anggaran maupun kebijakan lain agar tidak terjadi PHK massal,” katanya.
Menurutnya, persoalan ini tidak hanya berdampak pada tenaga kerja, tetapi juga pada daya beli masyarakat dan konsumsi rumah tangga, yang pada akhirnya memengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional.
Timboel mengidentifikasi beberapa faktor utama penyebab terbatasnya lapangan kerja, antara lain rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM). Ia menyoroti bahwa sekitar 52 persen tenaga kerja Indonesia masih berpendidikan SMP ke bawah, meski anggaran pendidikan mencapai 20 persen dari APBN.
“Ini ironis. Harus ada peningkatan anggaran dan program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja,” ujarnya.
Ia juga mengkritik arah investasi yang cenderung padat modal dan teknologi, namun tidak diimbangi dengan kesiapan tenaga kerja domestik. Akibatnya, peluang kerja justru lebih banyak diisi tenaga kerja asing.
Selain itu, Timboel menilai program hilirisasi belum sepenuhnya berpihak pada tenaga kerja lokal. Hal ini dinilai mempersempit peluang kerja bagi masyarakat Indonesia.
Dampak lanjutan dari kondisi tersebut adalah meningkatnya pengangguran, terutama di kalangan usia muda. Ia menyebut tingkat pengangguran tertinggi berada pada kelompok usia 18–24 tahun, yakni lulusan SMA hingga perguruan tinggi yang belum terserap pasar kerja.
“Ini berpotensi menimbulkan masalah sosial jika tidak segera ditangani,” kata Timboel.
Ia mendorong pemerintah untuk lebih serius menindaklanjuti komitmen investasi dari luar negeri. Setiap rencana investasi, menurutnya, harus dikawal hingga terealisasi dan disertai pemetaan kebutuhan tenaga kerja.
“Jangan hanya seremonial. Harus jelas sektor apa yang akan dimasuki dan keterampilan apa yang dibutuhkan, sehingga SDM kita bisa dipersiapkan,” ujarnya.
Timboel juga menekankan pentingnya memperkuat sektor formal yang memberikan kepastian kerja dan perlindungan sosial bagi pekerja. Ia mengkritik maraknya skema kemitraan yang dinilai cenderung informal dan minim perlindungan tenaga kerja.
Lebih lanjut, ia mengusulkan agar pemerintah mengaktifkan kembali perusahaan yang pailit melalui perbaikan manajemen dan dukungan pembiayaan. Ia bahkan menyarankan pembentukan lembaga khusus untuk menyehatkan industri nasional, serupa dengan peran Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) pada masa krisis.
“Perusahaan yang bermasalah seharusnya dibantu agar bisa bangkit, bukan dibiarkan tutup dan memicu PHK. Jika dikelola dengan baik, justru bisa membuka lapangan kerja baru,” katanya.
Dengan berbagai tantangan tersebut, Timboel menegaskan bahwa penciptaan lapangan kerja harus menjadi prioritas utama pemerintah guna menjaga stabilitas ekonomi dan mencegah peningkatan kemiskinan di masa mendatang.[ Red ]
Leave a Reply