Surabaya, Fspkep.id | Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi Pertambangan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (FSP KEP KSPI) Provinsi Jawa Timur menunjukkan konsistensinya dalam menjalankan instruksi organisasi dari DPP FSP KEP dan KSPI dengan menggelar aksi unjuk rasa damai di depan Kantor Gubernur Jawa Timur.
Aksi ini diikuti oleh ribuan anggota FSP KEP yang datang dari berbagai daerah seperti Gresik, Sidoarjo, Pasuruan, dan Surabaya. Massa membawa semangat perjuangan untuk memperjuangkan nasib buruh dan menolak kebijakan yang dianggap merugikan pekerja.
Tuntutan Nasional: Hapus Outsourcing dan Tolak Upah Murah
Dalam aksi yang serentak dilakukan secara nasional ini, FSP KEP KSPI menyuarakan sejumlah tuntutan utama, di antaranya:
- Menghapus sistem outsourcing yang dianggap merugikan pekerja.
- Menolak kebijakan upah murah dan menuntut kenaikan upah tahun 2026 sebesar 8,5% hingga 10,5%.
- Menetapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan yang berpihak kepada pekerja.
- Melaksanakan reformasi pajak nasional agar lebih adil dan pro terhadap rakyat kecil.
Pernyataan Ketua DPD FSP KEP Jawa Timur
Ketua DPD FSP KEP Provinsi Jawa Timur menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh anggota dan pengurus cabang atas semangat dan loyalitas mereka dalam menjalankan instruksi organisasi.
“Kami berterima kasih atas semangat seluruh anggota yang tetap konsisten dan disiplin mengikuti instruksi organisasi. Kita harus tetap solid, karena perjuangan melalui aksi ini akan dilaksanakan secara bergelombang sesuai tahapan yang sudah direncanakan. Kita harus menang demi kesejahteraan buruh dan keluarganya,” tegasnya.
Aksi Berkelanjutan dan Perjuangan Bersama
DPD FSP KEP Jawa Timur memastikan bahwa aksi-aksi serupa akan terus dilakukan secara bergelombang di berbagai wilayah sebagai bagian dari strategi nasional KSPI dalam memperjuangkan peningkatan kesejahteraan buruh.
Organisasi ini menegaskan komitmennya untuk terus berdiri di garis depan dalam memperjuangkan hak-hak pekerja dan memastikan setiap kebijakan pemerintah berpihak kepada kaum buruh.[Red]
Leave a Reply