‎KSPI dan Serikat Pekerja PT Pos Indonesia Sampaikan Aspirasi Pensiunan dalam RDP Bersama DPR RI‎

‎‎Jakarta, fspKep.id | Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Serikat Pekerja PT Pos Indonesia menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ketua Satgas Perlindungan Tenaga Kerja DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI. Pertemuan tersebut berlangsung di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (5/6/2025).‎‎

Audiensi tersebut dihadiri oleh sejumlah anggota Satgas Perlindungan Tenaga Kerja (Linaker), di antaranya Rahayu Saraswati (Fraksi Gerindra), Diah Pitaloka (Fraksi PDIP), Obon Tabroni, dan Abraham Sridjaja (Fraksi Golkar). Dari pihak serikat pekerja, hadir langsung Presiden KSPI Said Iqbal, Iwan Kusmawan dari SPN, Riden Hatam Azis dari SPMI, Zainuddin Agung dari FSP KEP, Gofur dari Aspek Indonesia, serta perwakilan Serikat Pekerja PT Pos Indonesia dan perwakilan pensiunan yang diwakili oleh Bung Siswanto.

‎‎Isu Sentral: Penghapusan Benefit Pensiunan

‎Dalam forum tersebut, para perwakilan serikat menyuarakan keprihatinan mendalam terhadap kondisi para pensiunan PT Pos Indonesia. Mereka menyoroti penghapusan sejumlah benefit penting, yaitu:‎‎

  1. Tunjangan Pangan, yang dulunya membantu memenuhi kebutuhan pokok pensiunan,‎‎
  2. Tunjangan Perbaikan Penghasilan, yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan,‎‎
  3. Tunjangan BPJS, sebagai bentuk perlindungan kesehatan, serta‎‎
  4. Sumbangan Duka, yang meringankan beban keluarga pensiunan yang meninggal dunia.‎‎

Menurut Bung Siswanto, penghapusan benefit-benefit tersebut telah menyebabkan penderitaan luar biasa bagi para pensiunan dan keluarganya, bahkan membuat banyak di antaranya jatuh dalam kemiskinan. “Kami telah mengabdi bertahun-tahun untuk negara melalui PT Pos Indonesia. Namun di masa tua, kami justru diabaikan. Negara harus hadir,” ungkapnya.‎‎

Tuntutan Serikat Pekerja‎Dalam RDP ini, serikat pekerja menyampaikan beberapa tuntutan utama, yaitu:‎‎

  1. Pemulihan benefit pensiunan yang telah dihapus,
  2. ‎‎Penyesuaian benefit yang adil dan transparan,
  3. Jaminan kesejahteraan bagi pensiunan dan keluarganya.

‎‎Tak hanya itu, KSPI juga menekankan pentingnya perhatian pemerintah terhadap potensi meningkatnya jumlah fakir miskin dan lansia dari kalangan pensiunan, serta mendorong penguatan program perlindungan sosial yang efektif dan berkelanjutan.‎‎

Tanggapan DPR: Komitmen Tindak Lanjut

‎Menanggapi aspirasi yang disampaikan, Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan apresiasinya kepada para perwakilan serikat atas masukan yang diberikan. Ia berkomitmen bahwa DPR RI, melalui Satgas Linaker, akan menindaklanjuti persoalan ini secara serius.‎‎“Masukan dari serikat pekerja sangat penting. Dalam waktu dua minggu ke depan, kami akan menindaklanjuti hasil pertemuan ini untuk mencari solusi bersama yang berkeadilan,” tegasnya. [Agung]

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *