Jakarta, Fspkep.id I Pengamat ketenagakerjaan sekaligus aktivis buruh, Timboel Siregar, menyoroti maraknya perjalanan luar negeri pejabat negara dan elit Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) di tengah pelemahan nilai tukar rupiah serta tantangan ekonomi nasional yang dinilai semakin berat.
Menurut Timboel, kunjungan Presiden ke berbagai negara, termasuk Prancis, memunculkan polemik di tengah harapan masyarakat terhadap masuknya investasi yang mampu membuka lapangan kerja baru. Ia menilai, hingga kini dampak investasi yang dijanjikan belum terlihat signifikan dalam menyerap tenaga kerja dan menyeimbangkan pertumbuhan angkatan kerja baru setiap tahunnya.
“Pembukaan lapangan kerja sektor formal sangat dinantikan masyarakat, terlebih di tengah tingginya angka pengangguran terbuka, setengah penganggur, serta pekerja korban PHK yang terus bertambah dan kembali mencari pekerjaan,” ujarnya.
Timboel menyebut, masyarakat tentu berharap kunjungan luar negeri pejabat negara membawa manfaat nyata bagi perekonomian nasional, terutama dalam penciptaan lapangan kerja. Jika manfaat tersebut tidak terlihat, menurutnya, publik wajar mempertanyakan urgensi perjalanan tersebut, terlebih karena menggunakan anggaran negara.
Di sisi lain, Timboel juga menyoroti kondisi nilai tukar rupiah yang terus mengalami tekanan terhadap dolar Amerika Serikat. Menurutnya, aktivitas perjalanan luar negeri dalam jumlah besar membutuhkan valuta asing yang pada akhirnya berpotensi menambah tekanan terhadap ketersediaan dolar di pasar domestik.
Dalam pandangannya, perjalanan luar negeri pemerintah sebaiknya dibatasi dan disesuaikan dengan skala prioritas, terutama yang berkaitan langsung dengan penguatan ekonomi nasional dan penciptaan lapangan kerja.
Tak hanya itu, Timboel turut menyinggung rencana keberangkatan puluhan elit SP/SB ke Konferensi Perburuhan Internasional atau International Labour Conference (ILC) ke-114 di Jenewa, Swiss, yang dijadwalkan berlangsung pada 1–12 Juni mendatang.
Ia mempertanyakan urgensi kehadiran sekitar 80 orang perwakilan SP/SB dalam forum tersebut. Menurutnya, apabila tujuan utama untuk memperjuangkan isu ketenagakerjaan atau menyampaikan pandangan buruh Indonesia, koordinasi dan penyusunan substansi dapat dilakukan di dalam negeri tanpa harus melibatkan rombongan besar.
“Kalau memang untuk kepentingan perjuangan buruh, penting dijelaskan isu apa yang sedang diperjuangkan dalam forum tersebut dan bagaimana manfaat konkretnya bagi pekerja Indonesia,” katanya.
Selain itu, Timboel juga meminta transparansi mengenai sumber pembiayaan perjalanan para elit SP/SB ke Jenewa. Ia menilai publik perlu mengetahui apakah anggaran berasal dari pemerintah, organisasi serikat pekerja, donor, atau pembiayaan pribadi.
“Kalau menggunakan anggaran negara, publik berhak mengetahui besaran dan peruntukannya. Kalau berasal dari organisasi atau sumber lain, penting juga dijelaskan agar tidak menimbulkan spekulasi,” tegasnya.
Di akhir pernyataannya, Timboel berharap para elit pemerintahan maupun elit SP/SB dapat memahami kondisi fiskal negara dan situasi ekonomi nasional saat ini, serta mengedepankan langkah-langkah yang mendukung perbaikan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pekerja. [Red]
Leave a Reply