Buruh Serang Gelar Aksi, Desak Bupati Segera Gelar Rapat Dewan Pengupahan

SERANG, Banten, Fspkep.id | Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak, Gas Bumi dan Umum (FSP KEP) KSPI Kabupaten Serang bersama sejumlah federasi serikat pekerja lainnya menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Serang, Rabu (11/11/2026).

Aksi tersebut menjadi bagian dari perjuangan kaum buruh Kabupaten Serang untuk mendorong pemerintah daerah segera melaksanakan rapat Dewan Pengupahan guna membahas dan menetapkan besaran Upah Minimum Kabupaten (UMK) serta Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Serang Tahun 2027.

Aksi diikuti oleh sejumlah federasi dan serikat pekerja, yakni FSP KEP, SPN, FSPMI, Garteks, SPSI 73, SPM FK3 IK, SBB, serta dua organisasi sayap gerakan, yaitu CIKOJA dan CIGORDA.

Para pekerja menilai pembahasan upah tahun 2027 harus dilakukan secara terbuka dan mempertimbangkan kondisi riil kebutuhan hidup pekerja. Karena itu, mereka mendesak Pemerintah Kabupaten Serang agar tidak menunda proses pembahasan di Dewan Pengupahan.

Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan sejumlah tuntutan utama terkait kebijakan pengupahan Tahun 2027.

Pertama, buruh mendesak Pemerintah Kabupaten Serang untuk menetapkan UMK Tahun 2027 berdasarkan hasil survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebagai salah satu dasar dalam menentukan tingkat kesejahteraan pekerja.

Kedua, massa aksi menuntut kenaikan UMK Kabupaten Serang Tahun 2027 sebesar 15 persen. Kenaikan tersebut dinilai penting untuk menjaga daya beli pekerja di tengah meningkatnya kebutuhan hidup.

Ketiga, buruh meminta agar UMSK Kabupaten Serang Tahun 2027 ditetapkan sebesar 5 persen dari UMK Tahun 2027 bagi sektor-sektor yang memiliki karakteristik dan tingkat risiko pekerjaan tertentu.

Setelah menyampaikan tuntutan, perwakilan massa aksi mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan Bupati Serang. Dalam pertemuan tersebut, Bupati menyampaikan komitmennya untuk segera menindaklanjuti tuntutan buruh dengan menggelar sidang pleno Dewan Pengupahan.

Bupati juga menyatakan bahwa pembahasan tersebut akan mempertimbangkan aspirasi dan tuntutan yang disampaikan oleh massa aksi, khususnya terkait penetapan UMK dan UMSK Kabupaten Serang Tahun 2027.

Bagi serikat pekerja, komitmen tersebut menjadi langkah awal untuk memastikan proses penetapan upah berjalan sesuai mekanisme dan memperhatikan kepentingan serta kesejahteraan pekerja.

Massa aksi menegaskan akan terus mengawal proses pembahasan hingga keputusan mengenai UMK dan UMSK Kabupaten Serang Tahun 2027 benar-benar ditetapkan dan memberikan perlindungan terhadap daya beli serta kesejahteraan kaum pekerja.

Media FSPKEP INDONESIA — Maju Untuk Indonesia

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *