Jakarta, Fspkep.id I Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan (FSP KEP), Sunandar, menyatakan dukungan penuh terhadap pernyataan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang menegaskan penolakan terhadap wacana penempatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian tertentu.
Sunandar menilai sikap Kapolri tersebut sejalan dengan semangat reformasi dan amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang menempatkan Polri sebagai alat negara yang independen, profesional, serta bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
“Kami dari FSP KEP mendukung penuh pernyataan Kapolri. Polri harus tetap berdiri independen dan tidak berada di bawah kementerian mana pun agar dapat menjalankan tugas penegakan hukum secara objektif dan bebas dari kepentingan politik,” ujar Sunandar dalam keterangannya, Selasa.
Menurutnya, independensi Polri merupakan faktor penting dalam menjaga stabilitas nasional, kepastian hukum, serta perlindungan terhadap masyarakat dan para pekerja. Jika Polri berada di bawah kementerian, dikhawatirkan akan muncul konflik kepentingan yang dapat melemahkan fungsi dan kewenangan institusi kepolisian.
Sunandar juga menegaskan bahwa Polri memiliki peran strategis dalam menjaga iklim investasi dan ketenagakerjaan yang kondusif, khususnya di sektor kimia, energi, dan pertambangan yang menjadi basis anggota FSP KEP.
“Pekerja membutuhkan rasa aman dan kepastian hukum. Oleh karena itu, Polri yang kuat, mandiri, dan profesional adalah kebutuhan bersama,” tambahnya.
FSP KEP berharap seluruh pihak dapat menghormati posisi konstitusional Polri serta tidak mendorong kebijakan yang berpotensi melemahkan institusi penegak hukum tersebut. Organisasi buruh, lanjut Sunandar, siap mendukung langkah-langkah penguatan institusi Polri demi kepentingan bangsa dan negara. [ Redaksi ]
Leave a Reply