Jakarta, Fspkep.id | Pengamat ketenagakerjaan dan ekonomi Timboel Siregar menyoroti pelemahan nilai tukar rupiah yang terus terjadi di tengah kondisi ekonomi global yang dinamis. Menurutnya, kondisi saat ini berbeda dengan krisis moneter 1997-1998 yang dipicu oleh serangan spekulan mata uang terhadap negara-negara Asia Tenggara.
Timboel menjelaskan, pada masa krisis 1997, pelemahan rupiah terjadi akibat tekanan besar dari para spekulan setelah krisis mata uang Baht Thailand menjalar ke berbagai negara di kawasan, termasuk Indonesia, Malaysia, dan Filipina.
“Saat itu cadangan devisa Indonesia sekitar 21 miliar dolar AS atau setara lima bulan impor. Bank Indonesia berulang kali melakukan intervensi pasar dengan menggelontorkan miliaran dolar AS untuk mempertahankan nilai tukar rupiah, namun tetap tidak mampu membendung serangan spekulan yang sangat agresif,” ujar Timboel.
Ia mengingatkan bahwa pada periode 21 hingga 23 Juli 1997, Bank Indonesia melepas sekitar 1,2 miliar dolar AS ke pasar. Intervensi kembali dilakukan pada 6 Agustus sebesar 650 juta dolar AS dan pada 14 Agustus 1997 sebesar 500 juta dolar AS. Namun berbagai langkah tersebut tidak berhasil menguatkan rupiah yang terus tertekan hingga mencapai sekitar Rp16.500 per dolar AS pada pertengahan Juni 1998.
Menurut Timboel, pelemahan rupiah saat ini memiliki karakteristik yang berbeda. Ia menilai faktor utama yang memengaruhi pergerakan rupiah bukan lagi aksi spekulan, melainkan menurunnya kepercayaan pasar terhadap arah kebijakan pemerintah.
“Kalau tahun 1997 pelemahan rupiah dimainkan para spekulan, maka saat ini pelemahan rupiah lebih dominan disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang dianggap tidak jelas sehingga menimbulkan kehilangan kepercayaan pasar,” tegasnya.
Timboel juga menyoroti kebijakan yang dinilai dapat menghambat ekspor nasional. Padahal, menurutnya, peningkatan ekspor merupakan salah satu cara efektif untuk memperkuat cadangan devisa dan menopang stabilitas nilai tukar.
Ia mencontohkan langkah Thailand yang pada masa krisis berupaya memperkuat sektor ekspor guna meningkatkan perolehan devisa. Sementara itu, Indonesia saat ini justru menghadapi tantangan baru dengan hadirnya sejumlah kebijakan yang dinilai berpotensi mempersulit kegiatan ekspor.
“Kita perlu memastikan setiap kebijakan ekonomi mendukung peningkatan devisa negara. Ekspor harus dipermudah, bukan sebaliknya. Sebab devisa yang kuat akan menjadi fondasi penting bagi penguatan nilai tukar rupiah,” pungkasnya.
(Redaksi Fspkep.id)
Leave a Reply