10 Tahun Hidup di Bawah Standar Layak, Buruh Cilacap Tuntut UMK 100 Persen KHL

CILACAP, Fspkep.id | Puluhan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak, Gas Bumi dan Umum (FSP KEP) Kabupaten Cilacap mengawal jalannya Sidang Dewan Pengupahan Kabupaten Cilacap yang digelar pada Kamis, 19 November 2026, di Aula Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Disnakerind). Dalam sidang tersebut, buruh menyuarakan tuntutan agar Upah Minimum Kabupaten (UMK) Cilacap ditetapkan sebesar 100 persen dari Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

Ketua DPC FSP KEP Kabupaten Cilacap, Dwiantoro Widagdo, menegaskan bahwa tuntutan pemenuhan upah berdasarkan KHL bukanlah tuntutan yang mengada-ada, melainkan bentuk perjuangan buruh untuk mendapatkan hak atas penghidupan yang layak sebagaimana amanat konstitusi dan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.

“Ini bukan tuntutan yang mengada-ada. Buruh hanya meminta agar upah minimum benar-benar mampu memenuhi kebutuhan hidup layak. Sudah seharusnya penetapan upah mempertimbangkan kondisi riil kehidupan pekerja dan keluarganya,” tegas Dwiantoro.

Ia menyampaikan bahwa berbagai data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Ketenagakerjaan, serta Dewan Ekonomi Nasional menjadi salah satu dasar bagi buruh dalam memperjuangkan kenaikan upah yang berpihak pada kebutuhan hidup pekerja.

Berdasarkan data KHL Kabupaten Cilacap tahun 2026 yang disampaikan dalam perjuangan tersebut, nilai kebutuhan hidup layak tercatat sebesar Rp3.436.757. Sementara itu, jika dibandingkan dengan UMK yang berlaku saat ini, tingkat pencapaian upah minimum baru berada di kisaran 80 persen dari nilai KHL.

Kondisi tersebut dinilai menunjukkan bahwa selama bertahun-tahun buruh masih harus menghadapi kesenjangan antara upah yang diterima dengan kebutuhan riil untuk memenuhi standar kehidupan yang layak.

Puluhan buruh yang hadir mengawal sidang pengupahan menyuarakan bahwa selama kurang lebih sepuluh tahun, pekerja di Cilacap harus bertahan hidup dengan upah yang belum sepenuhnya memenuhi standar hidup layak. Mereka menilai momentum penetapan upah tahun 2027 harus menjadi titik perubahan, bukan sekadar rutinitas tahunan yang kembali menghasilkan angka kenaikan tanpa menyelesaikan persoalan mendasar kesejahteraan buruh.

FSP KEP Kabupaten Cilacap berharap pemerintah daerah, Dewan Pengupahan, serta seluruh pihak yang terlibat dalam proses penetapan upah dapat mempertimbangkan kondisi objektif pekerja dan menjadikan KHL sebagai acuan utama dalam menentukan kebijakan pengupahan.

Dwiantoro Widagdo juga berharap Pemerintah Kabupaten Cilacap dapat mengambil keputusan yang berpihak pada kesejahteraan pekerja serta menjalankan amanat konstitusi dalam menjamin hak masyarakat atas kehidupan yang layak.

“Sudah sepuluh tahun buruh berjuang agar upah yang diterima mampu memenuhi kebutuhan hidup layak. Kami berharap pemerintah tidak menutup mata terhadap kondisi ini. Upah minimum harus menjadi instrumen perlindungan dan kesejahteraan pekerja, bukan sekadar angka administratif,” pungkasnya.

Bagi buruh Cilacap, perjuangan mencapai UMK 100 persen KHL bukan hanya persoalan kenaikan nominal upah, melainkan perjuangan untuk mengembalikan hak pekerja atas kehidupan yang layak, bermartabat, dan berkeadilan.

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *