Jakarta, Fspkep.id | 29 April 2026 — Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh menyampaikan hasil pertemuan dengan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, terkait peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 serta arah kebijakan masa depan Indonesia.
Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menjelaskan bahwa setelah pertemuan selama kurang lebih 1,5 jam, KSPI memutuskan untuk menggelar perayaan May Day bersama Presiden di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, bersama berbagai elemen serikat pekerja lainnya.
“Setelah berdiskusi langsung dengan Presiden Prabowo Subianto mengenai May Day dan masa depan Indonesia, kami memutuskan untuk merayakan May Day di Monas bersama Presiden dan elemen serikat pekerja lainnya,” ujar Said Iqbal.
Keputusan memindahkan lokasi aksi dari DPR RI ke Monas diambil setelah KSPI memperoleh kesempatan bertemu Presiden pada 28 April 2026. Dalam pertemuan tersebut, KSPI menyampaikan 11 isu utama yang menjadi aspirasi buruh nasional.
Said Iqbal menegaskan bahwa May Day bukan sekadar seremoni, melainkan momentum strategis bagi buruh untuk menyampaikan tuntutan langsung kepada pengambil kebijakan.
“May Day adalah ruang menyampaikan aspirasi. Dari 11 isu yang kami ajukan, sebagian telah mendapatkan respons dan penegasan langsung dari Presiden,” katanya.
Dengan pertimbangan tersebut, KSPI resmi memusatkan aksi di Monas. Sekitar 50 ribu massa dari KSPI akan hadir, dengan total partisipasi buruh diperkirakan mencapai 100 ribu orang bersama berbagai serikat pekerja lainnya.
Selain di Jakarta, peringatan May Day juga akan digelar serentak di 38 provinsi dan lebih dari 350 kabupaten/kota, termasuk Bandung, Serang, Semarang, Surabaya, Banda Aceh, Batam, Palembang, Banjarmasin, Makassar, Gorontalo, hingga Morowali.
KSPI mengimbau seluruh peserta aksi untuk menjaga ketertiban dan mengedepankan aksi damai.
“Kami mengajak seluruh buruh merayakan May Day dengan penuh semangat, damai, dan tanpa kekerasan. Hormati kepentingan masyarakat luas,” ujar Said Iqbal.
Dalam momentum May Day 2026, KSPI mengusung 11 tuntutan utama, antara lain:
- Pengesahan RUU Ketenagakerjaan
- HOSTUM (Hapus Outsourcing Tolak Upah Murah)
- Antisipasi PHK akibat perang global
- Reformasi pajak (kenaikan PTKP dan penghapusan pajak THR, JHT, pensiun)
- Pengesahan RUU Perampasan Aset
- Perlindungan industri TPT dan nikel
- Moratorium industri semen
- Ratifikasi Konvensi ILO 90
- Penurunan potongan tarif ojol menjadi 10%
- Revisi UU Nomor 2 Tahun 2024
- Pengangkatan tenaga honorer menjadi PPPK penuh waktu
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo menekankan bahwa Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang besar dan harus dikelola optimal untuk kesejahteraan rakyat, termasuk buruh. Ia juga mendorong kolaborasi seluruh elemen bangsa dalam mewujudkan hal tersebut.
Terkait isu-isu yang disampaikan, pemerintah disebut tengah memproses berbagai kebijakan. Salah satunya adalah pembentukan Satuan Tugas (Satgas) PHK dan Penciptaan Lapangan Kerja untuk mengantisipasi gelombang pemutusan hubungan kerja.
Untuk RUU Ketenagakerjaan, pembahasan saat ini dilakukan melalui Panitia Kerja (Panja) DPR RI dengan target penyelesaian sebelum Oktober 2026, sesuai putusan Mahkamah Konstitusi.
Di bidang perpajakan, pemerintah akan mengkaji ulang struktur pajak, termasuk kemungkinan penghapusan pajak tertentu yang menjadi tuntutan buruh, bergantung pada kondisi pertumbuhan ekonomi nasional.
Sementara itu, dalam sektor industri, pemerintah berkomitmen menjaga keberlangsungan industri tekstil, nikel, dan semen, termasuk melalui peran Danantara.
Untuk pekerja ojek online, KSPI mendorong keterlibatan pemerintah dalam kepemilikan platform aplikasi guna mengendalikan kebijakan tarif.
“Negara harus hadir. Melalui Danantara, pemerintah dapat ikut dalam kepemilikan aplikasi agar potongan tarif 10 persen dapat terwujud,” kata Said Iqbal.
Ia menegaskan bahwa terdapat keberpihakan negara terhadap pekerja ojol dan komitmen untuk memperjuangkan kebijakan yang lebih adil.
Menutup pernyataannya, Said Iqbal menyebut pertemuan dengan Presiden memberikan harapan baru bagi gerakan buruh.
“Pertemuan ini memberikan pencerahan. Ada harapan, ada proses, dan ruang dialog yang terbuka bagi buruh untuk memperjuangkan hak-haknya,” pungkasnya.
Leave a Reply