Jakarta, Fspkep.id | Permasalahan yang terjadi dalam ajang Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar (Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika) di Pontianak masih terus menjadi perhatian publik. Meski Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) telah menyampaikan permintaan maaf dan menggagas pengulangan babak final, polemik tersebut dinilai belum sepenuhnya selesai.
Blunder yang dilakukan juri, pembawa acara (MC), dan panitia mendapat sorotan luas dari masyarakat. Bahkan, isu tersebut sempat menggeser perhatian publik dari berbagai persoalan nasional lain, seperti melemahnya nilai tukar rupiah, lesunya IHSG, pertumbuhan ekonomi kuartal I yang dipersoalkan, hingga memanasnya konflik Iran dengan Amerika Serikat dan Israel.
Pengamat ketenagakerjaan dan kebijakan publik, Timboel Siregar, menilai persoalan dalam lomba tersebut seharusnya menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas program sosialisasi 4 Pilar yang selama ini dijalankan negara.
“Publik perlu mengkritisi dampak nyata dari proses sosialisasi 4 Pilar kepada masyarakat. Program ini sudah berlangsung bertahun-tahun dengan berbagai metode dan anggaran yang tidak kecil, tetapi kondisi sosial bangsa justru menunjukkan gejala yang semakin tidak teratur,” ujar Timboel.
Menurutnya, berbagai persoalan sosial dan politik masih marak terjadi, mulai dari kasus korupsi, konflik di media sosial yang melibatkan elite politik dan pejabat, lemahnya penegakan hukum, tawuran pelajar, hingga diskriminasi dalam pelayanan publik.
Ia menilai, besarnya anggaran yang digelontorkan untuk sosialisasi 4 Pilar belum menunjukkan hasil yang signifikan terhadap perbaikan kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika seharusnya mampu memperkuat kehidupan bangsa. Namun, yang terlihat justru program ini hanya menjadi proyek pengeluaran APBN tanpa evaluasi dampak nyata terhadap masyarakat,” katanya.
Timboel juga menyinggung hasil survei mengenai tingginya tingkat entropi budaya Indonesia yang disebut mencapai sekitar 42 persen. Angka tersebut mencerminkan tingginya energi sosial yang terbuang pada aktivitas tidak produktif, disfungsi pemerintahan, serta gesekan budaya di masyarakat.
“Angka 42 persen sudah masuk kategori kritis karena jauh di atas batas ideal masyarakat sehat yang seharusnya di bawah 13 persen,” jelasnya.
Ia membandingkan kondisi tersebut dengan Singapura yang dinilai memiliki keteraturan sosial lebih baik meski tidak memiliki konsep 4 Pilar seperti Indonesia.
Lebih lanjut, Timboel mempertanyakan transparansi pelaksanaan program sosialisasi 4 Pilar selama ini, termasuk laporan penggunaan anggaran dan indikator keberhasilannya.
“Publik tidak pernah mendapatkan laporan yang jelas mengenai pelaksanaan sosialisasi 4 Pilar serta dampaknya terhadap kemajuan bangsa. Kalau anggarannya besar tetapi hasilnya tidak terasa, maka harus ada evaluasi serius,” tegasnya.
Ia bahkan mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan penghentian sementara program sosialisasi 4 Pilar dan mengalihkan anggaran APBN ke program lain yang lebih efektif dalam menurunkan tingkat entropi budaya masyarakat.
“Kalau memang tidak efektif, sebaiknya dihentikan sementara dan dananya dialihkan untuk program yang lebih berdampak bagi perbaikan kehidupan sosial bangsa,” pungkasnya. [ Red ]
Leave a Reply